Penanganan Bencana Banjir di Sungai Welang dan Permasalahan Pertambangan Non Mineral di DAS Pekalen, DAS Pancarglagas, dan DAS Rejoso

  • Ditulis Oleh Syamsu Dhuha, Tanggal Rabu 18 Desember 2019
  • 0 Komentar
Masalah sungai ataupun banjir tidak akan tertangani dan terselesaikan jika hanya dengan pembagian wilayah kerja, namun dibutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder, dalam hal ini yaitu BBWS Brantas, Perum Jasa Tirta 1, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sinergi yang dimaksud yaitu kerjasama, kesatuan persepsi, saling mengisi kekosongan dan berorientasi pada hasil bukan pada ego sektoral. (Ima Sholikhati, S.T. - Kepala Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai BBWS Brantas)

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA - WS) Welang Rejoso menggelar Rapat Komisi dan Sidang Pleno ke – II (dua) di Hotel Horison, Jl. Jend. A. Yani No. 55-57 Gadingrejo Pasuruan pada hari Senin, 18 November 2019. Acara ini dihadiri oleh 16 orang yang terdiri dari 7 orang unsur pemerintah dan 9 orang unsur non pemerintah. Rapat Komisi ini membahas tentang penanganan bencana banjir di Sungai Welang dan permasalahan Galian C atau pertambangan non mineral di DAS Pekalen, Pancarglagas dan Rejoso. Narasumber pertama dari Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Agung Subagyo, S.STP., M.Si., menyampaikan tentang Pengelolaan Pertambangan di Jawa Timur. Beliau menjelaskan bahwa seluruh wilayah Jawa Timur merupakan potensi elemen pertambangan, namun disisi lain kondisi masyarakat masih tidak taat peraturan walaupun telah mengajukan ijin tapi tidak mengindahkan kaidah yang ada seperti tidak memenuhi kewajiban pada pemerintah dan masyarakat. Terkait pola pikir pertambangan, orang yang merasa memiliki tanah berhak atas penggaliannya, padahal sesuai dengan peraturan pemerintah hak kepemilikan tanah hanya pada permukaannya saja sedangkan pada kandungannya adalah hak negara. Jika telah dilaksanakan perijinan kegiatan pertambangan, maka operasionalnya harus sesuai dengan peraturan, dengan begitu akan meminimalisir kerusakan alam dan terjadinya bencana banjir. Kerjasama antar stakeholder akan menjadi penentu penyelesaian banjir. Realitas dengan teknologi yang telah ada maka dengan memetakan banjir akan dapat menjadikan banjir bukan lagi sebagai musibah tapi menjadi berkah, sebagai contoh pada banjir Sungai Bengawan Solo dengan adanya teknologi peringatan dini terhadap banjir maka masyarakat akan dapat mengantisipasinya lebih cepat sebelum banjir itu terjadi. Narasumber kedua dari Kepala Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ima Sholikhati, S.T., menyampaikan tentang Penanganan Bencana Banjir oleh BBWS Brantas. Beliau menjelaskan bahwa masalah sungai ataupun banjir tidak akan tertangani dan terselesaikan jika hanya dengan pembagian wilayah kerja, namun dibutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder, dalam hal ini yaitu BBWS Brantas, Perum Jasa Tirta 1, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sinergi yang dimaksud yaitu kerjasama, kesatuan persepsi, saling mengisi kekosongan dan berorientasi pada hasil bukan pada ego sektoral. Contohnya Program Pengendalian Banjir Kali Welang yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang, hal ini merupakan hasil dari upaya seluruh elemen pemerintah yang ada baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota Pasuruan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR melalui BBWS Brantas. Acara berikutnya yaitu Rapat Komisi dan Sidang Pleno yang menghasilkan saran dan pertimbangan sesuai dengan kondisi yang terjadi di WS Welang Rejoso saat ini. Beberapa saran dan pertimbangan dari Rapat Komisi Pendayagunaan SDA yaitu : 1)Diperlukan penertiban terkait pendirian bangunan liar di sempadan Sungai Welang; 2)Diperlukan pemahaman dan kerjasama dengan pemerintah desa terkait pembuangan sampah; 3)Diperlukan penghijauan kembali di daerah hulu Sungai Welang; 4)Pemanfaatan bekas penambangan non mineral dan batuan menggunakan konsep Cut and Fill (potong dan isi); 5)Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan 6)Menyusun peraturan desa atau peraturan daerah terkait penambangan non mineral. Beberapa saran dan pertimbangan dari Rapat Komisi Konservasi SDA yaitu : 1)Diperlukan kegiatan sipil teknis di luar wilayah kawasan hutan seperti meninjau kondisi DAM dan sumur resapan; 2)Pembangunan kolam retensi atau embung diprioritaskan di wilayah Hulu Sungai Welang; 3)Diperlukan sosialisasi dampak dari penanganan Sungai Welang dari BBWS Brantas dan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur terkait mata pencaharian warga sekitar; dan 4)Diperlukan adanya penekanan dan penegakkan hokum terkait pembuangan limbah dari pabrik kulit di Hilir Sungai Welang. Beberapa saran dan pertimbangan dari Rapat Komisi Pengendalian Daya Rusak Air yaitu : 1)Segera mencabut izin pertambangan yang tidak sesuai aturan; 2)Segera melakukan reklamasi pasca tambang; 3)Segera menetapkan RTRW yang telah diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota terkait dengan penetapan zona hijau; dan 4)Meminta stakeholder untuk konsisten terhadap isu-isu lingkungan trerkait banjir di Sungai Welang dan permasalahan pertambangan non mineral dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik. Hasil saran dan pertimbangan tersebut nantinya akan dilaporkan ke Ibu Gubernur melalui Buku Laporan Hasil Kegiatan TKPSDA WS Welang Rejoso Tahun 2019.

Isi Komentar Anda