Jumat , 12 Juli 2024

Pemprov dan Kabupaten/Kota di Jatim Dominasi Raih Predikat 10 Terbaik Digital Government Award SPBE Summit 2024

JAKARTA, 28 MEI 2024 - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jatim dan 10 pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang berhasil mendominasi raihan predikat 10 besar pada Digital Government Award SPBE Summit 2024.

10 kab/kota tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Tuban. Selanjutnya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek.

Bahkan 3 dari 10 kabupaten dan kota berhasil mendapatkan peringkat pertama dalam Digital Government Award SPBE Summit 2024 dari Presiden Joko Widodo. Yakni, Kota Surabaya kategori indeks SPBE tertinggi, Kabupaten Tuban kategori peningkatan indeks SPBE tersignifikan dan Kabupaten Banyuwangi kategori indeks SPBE tertinggi. 

"Alhamdulillah, tiga perwakilan Jatim mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Jokowi. Kami sampaikan selamat, penghargaan ini sebagai wujud  pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan akuntabel dari pemerintah untuk masyarakat," ujarnya, Selasa (28/5).

"Selain itu, selamat kepada tujuh kabupaten/kota lainnya juga masuk dalam 10 terbaik kategori kabupaten maupun kota, yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang dan Kabupaten Trenggalek," lanjut Adhy.

Pj. Gubernur Adhy menambahkan, ketiga kabupaten dan kota di Jatim yang menerima penghargaan SPBE Award Summit 2024 ini memenuhi syarat berdasarkan tingkat kematangan instansi pemerintah dari tim independen dan koordinasi SPBE. 

Selain itu, Pemprov Jatim juga terus berupaya memberikan pelayanan publik yang cepat dan efisien berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks SPBE dari 3,30 di tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Indeks tersebut masuk dalam predikat sangat baik, dari sebelumnya di predikat baik.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya dan Pemkab Banyuwangi menjadi piloting Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Belanja SPBE dan Konsolidasi Layanan Digital di Jawa Timur. 

Ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.8.5/2887/Bangda tanggal 29 April 2024. Selain itu juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ Tanggal 5 Januari 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, dan menindaklanjuti hasil Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 25 Januari 2024 lalu.

"Pemprov Jatim berperan dalam pembinaan operator SPBE di Kabupaten/Kota, sosialisasi SPBE ke Kabupaten/Kota, Bimtek dan pelatihan bagi OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota dengan narasumber dari Kemenpan RB serta melakukan koordinasi dan penyelarasan strategis SPBE untuk Kabupaten/Kota," jelasnya. 

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga meluncurkan aplikasi berbasis satu data bernama INA Digital. Ia mendukung penuh peluncuran aplikasi INA Digital oleh Presiden Jokowi di Istana Presiden pada Senin, (27/5). 

Bahkan, pihaknya menegaskan komitmennya untuk mendukung aplikasi yang dikelola Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Menurutnya, integrasi berbagai layanan pemerintah dalam satu portal tersebut diyakini akan mempermudah akses bagi masyarakat, serta meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga.

"Kami mendukung dan mengapresiasi peluncuran INA digital yang menekankan pada penggunaan teknologi modern dan digitalisasi untuk mempercepat penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat," ungkap Adhy yang hadir langsung pada acara peluncuran INA Digital. 

"Aplikasi ini tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah," imbuhnya. 

Lebih lanjut, seiring dengan pengembangan INA digital, Adhy berpesan juga ingin agar seluruh ASN di Pemprov Jatim bisa melakukan Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi untuk menciptakan aplikasi serupa. Namun bukan menciptakan aplikasi baru. Melainkan, mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya yang telah ada di Jatim. 

"Kami melakukan moratorium aplikasi baru, hanya peningkatan atau pengembagan dari aplikasi yg sudah ada. Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru.  Tapi integrasi aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan kita," tegasnya.

Adhy menambahkan pentingnya penyiapan SDM yang menjadi hal penting untuk menyukseskan digitalisasi. Ia pun mengajak seluruh stakeholder utamanya di bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerja sama. 

"Kita terus bekerjasama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo  mengatakan, diluncurkannya aplikasi INA digital di lingkup birokrasi akan mempercepat dan memudahkan sistem pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan mengucap Bismillah dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, GovTech satu portal terintegrasi yang dinamakan INA digital saya resmikan," kata Jokowi. 

"Hadirnya birokrasi untuk melayani masyarakat bukan mempersulit bahkan memperlambat karena, yang menjadi tolak ukur masyarakat adalah kepuasaan dan kemudahan pelayanan publik," tambahnya. 

Peluncuran aplikasi INA digital ini, kata Presiden Jokowi, bakal memangkas seluruh aplikasi maupun platform yang telah dibuat oleh berbagai kementerian dan Pemerintah di daerah.  

"Tidak mungkin bisa mempermudah dan mempercepat karena banyak aplikasi dan platform yang tumpang tindih di kementerian, lembaga dan Pemda. Maka mulai tahun 2024 berhenti membuat aplikasi maupun platform baru," jelasnya. 

Selain itu, munculnya satu data bernama INA GovTech memangkas anggaran yang bernilai ekonomis. Dari sisi ekonomi, Jokowi mengatakan, negara mengeluarkan uang senilai Rp 6,2 triliun untuk membuat aplikasi atau platform baru. 

"Satu kementerian ada lebih 500 aplikasi. Kemenkes saja ada 400 aplikasi. Bayangkan jumlah yang banyak. Belum kalau ganti pimpinan, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu tidak boleh diteruskan lagi," tegas Presiden Jokowi.

"Semua aplikasi berdiri sendiri. Install dan isi data lagi. Ribet. Ini yang kita stop," tandasnya 

Kepala Biro Adpim


Pulung Chausar